PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

 

 

Dasar Hukum:

  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas di Indonesia.
  • Peraturan Direktur Jeneral Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Serta Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang Bertgas di Indonesia.

 

Beberapa Pengertian:

  • Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan/ atau perwakilan konsuler yang diakreditasikan kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk perwakilan tetap/ misi diplomatik yang diakreditasikan kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwaldlan diplomatik/konsuler, serta misi khusus, dm1 berkedudukan di Indonesia.
  • Pejabat Perwakilan Negara Asing yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala, pejabat beserta staf Perwakilan Negara Asing kecuali staf yang merupakan Warga Negara Indonesia
  • Pejabat Diplomatik dan Pejabat Konsuler yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Diplomatik adalah pejabat perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler negara asing yang memiliki status diplomatik yang dibuktikan dengan kartu identitas yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri.
  • Pejabat Senior adalah pejabat pada perwakilan diplomatik atau perwaldlan konsuler setingkat counsellor ke atas.
  • Azas Timbal Balik adalah azas perlakuan secara berimbang mengenai hak istimewa dan kekebalan terhadap Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya di Indonesia sebagaimana perlakuan terhadap perwakilan Republik Indonesia beserta para Pejabatnya yang berstatus diplomatik . atau dinas di luar negeri.
  • Kendaraan Bermotor untuk Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor adalah alat transportasi atau kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, di laut maupun di udara dalam rangka pelaksanaan tugas Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya.
  • Barang Pindahan Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang selanjutnya disebut Barang Pindahan adalah barang rumah tangga dan/ atau Kendaraan Bermotor yang karena kepindahan pemiliknya ke Indonesia, dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia untuk menunjang tugas Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya di Indonesia.

 

Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai

  • Atas impor barang Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan Azas Timbal Balik, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/ atau cukai.
  • Perwakilan Negara Asing berupa organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik atau . konsuler yang dapat diberikru1 pembebasan bea masuk dan/atau cukai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Menteri Nomor 149/PMK.04/2015.
  • Barang untuk Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai harus digunakan untuk keperluan:
  1. pendirian, perluasan dan/atau perbaikan gedung Perwalrilan Negara Asing;
  2. kantor Perwakilan Negara Asing;
  3. pribacli dan/atau keluarganya termasuk Barang Pindahan; atau
  4. kunjungan resmi dan/atau kunjungan kerja Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, menteri, atau pejabat setingkat menteri.
  • Dalam hal Barang Pindahan berupa Kendaraan Bermotor, pembebasan bea masuk atas Barang Pindahan tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Diplomatik
  • Barang Pindahan dapat diberikan pembebasan bea masuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin tinggal dikeluarkan.
  • Pembebasan bea masuk dan/atau cukai kepada Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri.
  • Untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya, Kepala Perwakilan Negara Asing harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu clari Menteri Luar Negeri clengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Nomor 149/PMK.04/2015.
  • Atas permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau cukai.
  • Pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang oleh Perwakilan Negara Asing diberikan berdasarkan kewajaran yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
  • Terhadap impor barang Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya yang telah diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai, dapat diberikan fasilitas:
  1. pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai clan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
  2. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

 

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian fasiltas pembebasan Bea Masuk untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, mengacu pada peraturan sebagaimana dimaksud pada Dasar Hukum di atas.

CUSTOMS CLEARANCE PROCEDURES FOR

DIPLOMATIC GOODS (RUSH HANDLING)

 

        DIPLOMATIC MAIL (WITHOUT PP 8):

  • PLEASE PROCEED DIRECTLY TO RUSH HANDLING WAREHOUSE (Located in Terminal Cargo 530, Besides DHL Warehouse)
  • GO TO CUSTOMS ADMINISTRATION OFFICE INSIDE THE WAREHOUSE
  • SUBMIT ALL RELATED DOCUMENTS (AWB, PACKING LIST, INVOICE, PASPORT,VISA, CUSTOMS DOCUMENT, CUSTOMS DOCUMENT FOR SPECIFIC GOOD (PIBK), POWER OF ATTORNEY LETTER, AND ASSIGNMENT LETTER FROM EMBASSY)
  • YOU NEED TO KNOW WHERE YOUR DIPLOMATIC MAIL ARE LOCATED, SUCH AS:
  • JAS RUSH HANDLING WAREHOUSE CARGO 530 (24 HOURS)
OFFICE HOUR
  • GARUDA WAREHOUSE CARGO 530
  • UNEX WAREHOUSE CARGO 510
  • GAPURA WAREHOUSE CARGO 510
  • GOODS ARE EXEMPTED FROM CUSTOMS DUTY AND TAXES
  • ONLY DIPLOMATIC MAIL IS ALLOWED TO CLEARED BY RUSH HANDLING FACILITY

(PMK NOMOR 148/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera)

 

      DIPLOMATIC GOODS WITH PP 8

  • PLEASE PROCEED TO CUSTOMS FACILITATION SECTION (Located in B Building) TO ACQUIRE CUSTOMS APPROVAL OF THE PP 8 (ISSUED BY MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS)
  • SUBMIT ALL RELATED DOCUMENTS (PP8, AWB, PACKING LIST, INVOICE, PASSPORT, VISA, ASSIGNMENT LETTER FROM EMBASSY, AND POWER OF ATTORNEY LETTER)
  • AFTER HAVING CUSTOMS APPROVAL OF THE PP 8, PLEASE SUBMIT THE CUSTOMS DOCUMENT (PIB/PIBK (CUSTOMS DOCUMENT FOR SPECIFIC GOOD FOR PERSONAL EFFECTS)). CONTACT YOUR CUSTOMS BROKER (PPJK) OR GO TO PIBK OFFICERS (Located in B Building)
  • AFTER HAVING CUSTOMS RELEASE APPROVAL (SPPB), PLEASE GO TO THE DESIGNATED WAREHOUSE TO CLEAR THE DIPLOMATIC GOODS
  • GOODS ARE EXEMPTED FROM CUSTOMS DUTY AND TAXES WITH PP8

 

IF YOU NEED MORE INFORMATION, PLEASE CONSULT TO OUR INFORMATION SERVICE OFFICERS

 

YOU CAN ALSO CONTACT US THROUGH:

CONTACT CENTER                                : 1500225

TWITTER                                  : @BCSOETTA

FACEBOOK                              : Bea Cukai Soekarno Hatta

EMAIL                                       : pli_sh@customs.go.id

WEBSITE                                  : bcsoekarnohatta.beacukai.go.id

 

 

 

Close Menu