IMPORTASI BARANG KIRIMAN (CONSIGNMENT GOODS)

 

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman

Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-02/PER/2017

Pengertian:

Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos

Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.

Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum

 

Fasilitas Pembebasan Atas Barang Kiriman:

Bea Masuk:

dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 75.00  (tujuh puluh lima United Stated Dollar)

Pembebasan bea masuk diberikan untuk:

1. setiap Penerima Barang per 1 (satu) hari; atau

2. lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari, sepanjang nilai pabean atas keseluruhan Barang Kiriman tidak melebihi FOB USD75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar).

Pembebasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PPN dan PPh pasal 22) untuk Barang Kena Cukai sebagai berikut:

1. 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, atau 40 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya, atau 40 mL hasil tembakau lainnya; dan/atau

350 mL minuman yang mengandung etil alkohol

Pengelompokan Barang Kiriman

NILAI BARANG

KATEGORI

DOKUMEN

TARIF

≤ USD 75

BUKAN LARTAS

CN (HAWB)/ DAFTAR

BEBAS

LARTAS

CN (HAWB)

USD 100 < NILAI ≤

USD 1500

BADAN USAHA, NON BDN USAHA

CN (HAWB)

7,5 %

NON BDN USAHA*

PIBK

MFN

BADAN USAHA

PIB

> USD 1500

NON BDN USAHA*

PIBK

MFN

BADAN USAHA, PENANGGUHAN, TARIF PREFERENSI

PIB

Barang Kiriman yang nilai pabeannya melebihi FOB USD75.00 tetapi tidak melebihi FOB USD 1,500.00, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Tarif pembebanan bea masuk ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen), dan

2. Nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang kiriman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan nilai pabean

Pemeriksaan Pabean

Terhadap barang kiriman dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko

Pemeriksaan pabean meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen

Pemeriksaan fisik barang kiriman dilakukan:

1. Dengan menggunakan alat pemindai elektronik; dan/atau

2. Oleh pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang kiriman.

Penetapan Tarif dan Nilai Pabean

Catatan:

1. SPPBMCP  : Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP)

2. SPTNP: Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean

3. SPPB : Surat Persetujuan Pengeluaran Barang

Pengeluaran Barang Kiriman

Tujuan pengeluaran dari barang kiriman, selain impor untuk dipakai, dapat juga untuk tujuan impor sementara, diangkut ke TPS di kawasan pabean di Kantor Pabean lainnya, ditimbun di TPB, dan re-ekspor.

Pejabat yang menangani barang kiriman dapat meminta data dan konfirmasi kepada penerima barang dalam rangka penetapan.

 

Pengeluaran Barang Kiriman Untuk Diekspor Kembali

Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diekspor kembali dalam hal:

1. Barang Kiriman ditolak oleh Penerima Barang;

2. Barang Kiriman salah kirim;

3. Penerima Barang tidak ditemukan;

4. terdapat larangan impor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau

5. tidak memenuhi ketentuan mengenai pembatasan impor.

6. Pengajuan ekspor kembali barang kiriman:

7. Diajukan kepada Kepala Kantor atau pejabat yang menangani barang kiriman

8. Disertai alasan dan bukti pendukung

9. Dilaksanakan dengan menggunakan dokumen CN atau PEB (dalam hal telah diajukan PIBK atau PIB)

Keberatan

Penerima Barang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai dengan dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.

Tata cara pengajuan keberatan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur keberatan di bidang kepabeanan.

Barang Kiriman yang Ditetapkan sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD)

 
 
 

Tata cara penyelesaian atas barang tidak dikuasai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara

Pembetulan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP)

Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jenderal dapat melakukan pembetulan atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/ atau Pajak (SPPBMCP) berdasarkan permohonan dari: a. Penerima Barang; atau

Penyelenggara Pos berdasarkan surat kuasa dari Penerima Barang.

Pembetulan SPPBMCP, dapat dilakukan atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP):

atas Consignment Note yang diajukan oleh Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk; dan

belum dilakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan/ atau pajak dalam rangka impor.

Link video impor barang kiriman

Close Menu