MENGASAH PEMAHAMAN PEGAWAI TERKAIT BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN MELALUI INTERNALISASI PMK 141 TAHUN 2020

MENGASAH PEMAHAMAN PEGAWAI TERKAIT BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN MELALUI INTERNALISASI PMK 141 TAHUN 2020

Sejak 1 November 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2020 mengenai Impor Ekspor Barang Lartas telah berlaku. Untuk mewujudkan insan Bea Cukai yang berwawasan luas, Bea Cukai Soekarno-Hatta mengadakan internalisasi daring PMK No. 141 Tahun 2020 pada Kamis, 19 November 2020. 

.

Internalisasi ini diawali dengan sambutan hangat dari Kepala Bagian Umum, Yudi Hendrawan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Direktorat Teknis Kepabeanan, Khoirul Anwar. Membawakan materi pengawasan impor ekspor larangan pembatasan, Khoirul Anwar menjelaskan dengan sangat gambling bahwa otomasi, koordinasi, pertukaran data NLE, ketentuan umum impor ekspor, penghapusan lartas, dan Harmonized System (HS) Code menjadi pokok perubahan Peraturan ini.

.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat mewajibkan importir atau eksportir untuk memberitahukan uraian jumlah dan jenis barang secaa spesifik dalam pemberitahuan pabean. Spesifikasi wajib sebagai instrumen administrasi meliputi Vehicle Identification Number (VIN) sebagai kode unik atau spesifikasi wajib dari kendaraan bermotor, kemudian Chemical Abstracts Services (CAS) Number sebagai kode unik atau spesifikasi wajib dari bahan kimia, kemudian yang terakhir adalah spesifikasi wajib yang menyatakan kondisi barang dalam keadaan baru atau bekas. 

.

Selain itu, importir dan eksportir tentu wajib memenuhi ketentuan lartas ekspor impor, memenuhi ketentuan umum di bidang ekspor impor, dan ketentuan umum sebagaimana dimaksud tercantum pada SINSW. Otomasi proses bisnis dilakukan melalui SINSW dan/atau SKP yang diberi nama ‘SELARAS’ (Sistem Informasi Pengelolaan Lartas Antar Kementerian atau Lembaga) yang meliputi tujuh tahapan, yakni penyampaian, penelitian, permintaan penjelasan, pencantuman daftar barang, perubahan instrument administrasi, penyampaian perubahan, dan penyampaian pencabutan. 

.

“HS ode yang tercantum dalam ketentuan larangan dan pembatasan adalah sebagai instrument administrasi pengawasan, bukan sebagai referensi penetapan HS Code pada proses kepabeanan,” ungkap Khoirul Anwar.

.

Kemudian dilanjutkan oleh Aditya Agusta dan Cahya Adi dari Tim Intelijen I yang menambahkan beberapa poin penting mengenai penelitian pemenuhan lartas dan dilanjutkan sesi tanya jawab. Internalisasi ini diharapkan menambah wawasan dan pemahaman seluruh pegawai di lingkungan Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Close Menu