PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

 

Dasar Hukum:

  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
  • Peraturan Direktur Jeneral Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Serta Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia

 

Pengertian:

  • Badan Internasional adalah suatu Badan Perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, badan-badan di bawah Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/Lembaga Asing lainnya yang melaksanakan kerjasama teknik yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia.
  • Pejabat Badan Internasional yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala, pejabat/staf, dan tenaga ahli Badan Internasional.

 

Penerima Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

  • Atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dapat diberikan pembebasan bea masuk.
  • Badan Internasional yang dapat diberikan pembebasan bea masuk merupakan Badan Internasional yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
  • Badan Internasional yang mendapatkan pembebasan bea masuk adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.04/2015.
  • Penetapan dan perubahan Badan Internasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.

 

Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

  • Barang impor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk harus digunakan untuk keperluan:
  1. kantor Badan Internasional;
  2. pribadi dan/ atau keluarganya termasuk Barang Pindahan;
  3. tenaga ahli (professional equipment); dan/ atau
  4. proyek dan non proyek dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Teknik.

 

  • Dalam hal Barang Pindahan sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa Kendaraan Bermotor, pembebasan bea masuk atas Barang Pindahan tersebut hanya diberikan kepada Pejabat yang merupakan Kepala Badan Internasional.
  • Barang Pindahan dapat diberikan pembebasan bea masuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin tinggal dikeluarkan.
  • Barang impor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk terdiri dari :
  1. Kendaraan Bermotor; dan/atau
  2. selain Kendaraan Bermotor.

 

 

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kendaraan Bermotor

 

  • Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor, Kepala Badan Internasional mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Sekretariat Negara .

 

  • Permohonan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
  1. perkiraan nilai pabean seperti invoice atau dokumen yang dipersamakan;
  2. spesifikasi Kendaraan Bermotor;
  3. kartu identitas atau surat izin penugasan Pejabat Badan Internasional sebagai penerima fasilitas dengan masa berlaku lebih dari 6 (enam) bulan;
  4. kartu identitas atau surat izin penugasan Kepala Badan Internasional selaku pemohon; dan
  5. surat perintah sebagai pejabat pengganti dalam hal pemohon selain Kepala Badan Internasional.

 

  • Terhadap permohonan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor untuk keperluan proyek Kerja Sama Teknik, dokumen yang dilampirkan sebagaimana tersebut di atas ditambah dengan dokumen Perjanjian Kerja Sama Teknik atau sejenisnya.

 

 

Penelitian Permohonan Pembebasan Bea Masuk

 

  • Atas permohonan pembebasan bea masuk tersebut, Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan, dan menerbitkan keputusan atau surat penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.

 

  • Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor untuk Badan Internasional beserta para pejabatnya.

 

  • Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud tidak sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

 

 

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Selain Kendaraan Bermotor

 

  • Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang selain Kendaraan Bermotor, Kepala Badan Internasional mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal u.b. Kepala Kantor Pabean setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Sekretariat Negara.

 

  • Permohonan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
  1. perkiraan nilai pabean seperti invoice atau dokumen yang dipersamakan;
  2. rincian jumlah dan jenis barang;
  3. fotokopi kartu identitas atau surat izin penugasan Pejabat Badan Internasional sebagai penerima fasilitas;
  4. fotokopi kartu identitas atau surat izin penugasan Kepala Badan Internasional selaku pemohon; dan e. surat perintah pejabat pengganti dalam hal pemohon bukan Kepala Badan Internasional.

 

  • Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang selain Kendaraan Bermotor untuk keperluan proyek kerjasama teknik, dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan dokumen Perjanjian Kerja Sama Teknik atau sejenisnya.

 

 

Penelitian Permohonan Pembebasan Bea Masuk

 

  • Atas permohonan pembebasan bea masuk dimaksud, Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan, dan menerbitkan keputusan atau surat penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.
  • Dalam hal permohonan dimaksud sesuai, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang selain Kendaraan Bermotor untuk Badan Internasional beserta Pejabatnya.
  • Dalam hal permohonan dimaksud tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

 

 

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian fasiltas pembebasan Bea Masuk untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, mengacu pada peraturan sebagaimana dimaksud pada Dasar Hukum di atas.

 

Close Menu